Ada banyak ketidakadilan karena hilangnya kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi warga negara. Situasi ini terjadi dalam penerapan Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama. Kajian yang dilakukan …
Salah satu kelemahan yang dirasakan dalam dunia peradilan di Indonesia adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk hakim. Hal ini disebabkan karena banyak hal, mulai dari menurunnya kual…
Kurikulum Untuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah dikembangkan melalui penilaian kebutuhan pelatihan dengan mewawancarai hakim dan panitera muda yang bertugas pada pengadilan hubungan ind…
Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena…
Pengujian peraturan perundang - undangan di bawah UU diatur dalam UU MA. Amanat Pasal 24A ayat (5) UUDN RI Tahun 1945 dijabarkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah duaka…
Akar sengketa pertahanan di Indonesia sangatlah kompleks. Sengketa sengketa seringkali berwujud multi wajah yang di dalamnya terdapat aspek hukum publik yang menjadi domain peradilan tata usaha neg…
Laporan hasil penelitian ini merupakan hasil pengkajian hukum secara yuridis normatif untuk mencari kaidah - kaidah dan norma - norma hukum yang berlaku dan mencari aplikasinya berdasarkan data - d…
Perbaikan manajemen Sumber Daya Manusia hakim semakin penting, mengingat akan diberlakukannya sistem satu atap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 yang akan mulai diberlakukan pa…