Buku ini merupakan refleksi filosofis mengenai bagaimana propaganda dan teror kekuasaan direproduksi dalam praktik politik otoriter di Indonesia. Berangkat dari teori banality of evil Hannah Arendt…
Buku ini merupakan hasil disertasi Rieke Diah Pitaloka yang mengkaji praktik rekolonialisasi kebijakan publik melalui studi terhadap pendataan pedesaan di tiga lokasi: Desa Sibandang (Tapanuli Utar…
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminn penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yan…
Buku ini menjadi relevan pasca diundangkannya UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Relevansinya terletak pada kaitannya dengan penyelenggaraan kekuaasaan kehakiman oleh PTUN di…
Mekanisme pengisian jabatan Kapolri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan masih harus diperbaiki. Perbaikan tersebut meliputi pembenahan proses yang dilakukan Preside…
Mengingat independensi pengadilan merupakan salah satu pilar pokok demokrasi, maka penyehatan kekuasaan kehakiman merupakan tanggung jawab kita semua, khususnya para hakim, pejabat pengadilan lain,…
Disertasi ini mengulas fenomena tiada demokrasi tanpa rule of law yang ditunjukkan dalam perkembangan yang dramatis dari riuh rendahnya fenomena pemberantasan korupsi setelah runtuh ya rezim otorit…
Disertasi ini mengulas fenomena tiada demokrasi tanpa rule of law yang ditunjukkan dalam perkembangan yang dramatis dari riuh rendahnya fenomena pemberantasan korupsi setelah runtuh ya rezim otorit…
Perubahan UUD 1945 membawa arah yang menguntungkan bagi cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjamin Kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 seperti menutup pintu kenan…