Kajian Persiapan Pernyatuan Atap Pengadilan Pajak Dari Kementerian Keuangan K…

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 merupakan landmark penting dimulainya babak baru penanganan perkara pajak melalui pengadilan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahk…

Peran Komisi Yudisial Mengawasi Pengadilan Khusus: Kajian terhadap Pengadilan…

Ditengah-tengah terus bergulirnya wacana yang menyoroti kinerja lembaga-lembaga penegak hukum cenderung dihampiri secara ambigu. Di satu pihak terdapat sejumlah kekecewaaan yang ercemin pada terus …

Akar-akar Mafia Peradilan di Indonesia Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum

tersimpan di rak koleksi khusus Daniel S. Lev

Hasil Eksaminasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada…

Terdapat E-Book di Digilev

Adminsitrasi Peradilan: Model, Prinsip, dan Tata Kelola

Sejak abad ke-12 dimana kekuasaan yudikatif masih berada di tangan seorang raja, organisasi peradilan telah eksis lebih dahulu dibanding profesi atau jabatan para hakim seperti yang kita kenal dala…

Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum Perang Dunia II

Edisi

Cet.16

ISBN/ISSN

979-408-181-7

Deskripsi Fisik

148 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

349.598 SOE s

Kejahatan dan Pengadilan Internasional

Buku ini memberikan sebuah pengantar kepada kejahatan internasional dan trans nasional dan perspektif teoritis yang dapat membantu untuk memahami hubungan antara perubahan sosial dan peluang-peluan…

Seri "Hukum Publik Internasional" Pengadilan Internasional International Cour…

Selain kasus kejahatan yang terkait dengan perang antarnegara, kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan pidana lainnya di level internasional sering terjadi. Isu ini membutuhkan penyelesaian di …

Di Balik Ruang Sidang: Kisah-Kisah Nyata Penegakkan Hukum dan Penemuan Keadilan

Buku ini menghadirkan putusan pengadilan dalam narasi yang ringkas dan mudah dipahami, dengan tujuan menunjukkan hukum bukanlah sekumpulan aturan yang berdiri sendiri melainkan sebuah cermin yang m…

Hukum Perkawinan Nasional

Masalah perkawinan memerlukan suatu peraturan, perundang-undangan atau ketentuan hukum tanpa meniadakan atau mengurangi hukum adat masing-masing suku maupun hukum masing-masing agama yang berlaku.