Buku Laporan Kinerja Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2011 ini menjadi bukti pertanggungjawaban Fraksi selama kurun waktu setahun dalam menapaki tahun kedua setelah pemilu 2009. Hasil rapat kerja t…
Perubahan Indonesia menjadi negara demokratis yang terjadi sejak 1998 telah melahirkan masyarakat yang kritis dansadar akan hak politiknya. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan pada lembaga pol…
Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam pelaksanaannya, UU No. 22 Tahun 1999 te…
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, ya…
Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah Buku ini membahas : 1. Pidato-radio Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 2. Uraian Departemen Penerangan tentang Penetapan Presi…
Melalui amandemen ke-tiga UUD 1945 pada tahun 2001, disepakati pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Lembaga legislatif baru ini dimaksudkan agar masalah-masalah yang dih…
Koleksi dalam bentuk elektronik. Nama file koleksi ini 352 130 995 4_B_RUU Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. (berisi tentang RUU Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang meliputi: 1. Ketentuan …
Disertasi ini menyarankan : 1. Secara Akademis disarankan untuk dilakukan pemgembangan kajian dan penelitian dalam bidang hukum administrasi pertambangan, yang secara lebih khusus dalam bidang hu…
Buku Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an ini berisi dua belas artikel yang mencoba mendalami cara-cara baru dalam memandang 'daerah' pada tahun 1950-an, suatu periode yang banyak dihu…