Makna "Sifat Melawan Hukum" dalam Perkara Pidana Korupsi: (Kajian Tentang Put…

Buku Laporan Hasil Penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada pimpinan Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan. Penelitia…

Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan tun Yang Telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bertujuan …

Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata nasional hingga saat ini belum diatur dalam suatu undang-undang. Kaidah kaidah hukum acara perdata masih berantakan, sebagian termuat dalam Hetherziene Indonesisch reglement yan…

Panduan Penafsiran Pasal 156A Huruf A KUHP tentang Penodaan Agama Berdasarkan…

Ada banyak ketidakadilan karena hilangnya kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi warga negara. Situasi ini terjadi dalam penerapan Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama. Kajian yang dilakukan …

Kertas Kerja: Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan hakim

Salah satu kelemahan yang dirasakan dalam dunia peradilan di Indonesia adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk hakim. Hal ini disebabkan karena banyak hal, mulai dari menurunnya kual…

Kurikulum untuk Hakim: Pengadilan Hubungan Industrial

Kurikulum Untuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah dikembangkan melalui penilaian kebutuhan pelatihan dengan mewawancarai hakim dan panitera muda yang bertugas pada pengadilan hubungan ind…

Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan…

Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena…

Mengkaji Model Dan Rumusan Acara (Lus Cintituendum) Pengujian Peraturan Perun…

Pengujian peraturan perundang - undangan di bawah UU diatur dalam UU MA. Amanat Pasal 24A ayat (5) UUDN RI Tahun 1945 dijabarkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah duaka…

Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia

Akar sengketa pertahanan di Indonesia sangatlah kompleks. Sengketa sengketa seringkali berwujud multi wajah yang di dalamnya terdapat aspek hukum publik yang menjadi domain peradilan tata usaha neg…

Himpunan PERMA Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 282 hlm,;23 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 Him