Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Buku pedoman ini sebagai materi pendukung dari Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum yang telah diterbitkan pada tanggal 4 …

Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung RI dengan para Ketua Penga…

Terdapat E-Book di Digilev Terdapat di gudang IndoArsip dengan nomor box 19121826

Pelatihan untuk Pelatih Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Modul pelatihan berisi konsep dasar dan ketentuan umum, jenis informasi, mekanisme penyediaan informasi, mekanisme keberatan dan sengketa, tata cara anomisasi dan hal penting yang harus disiapkan d…

Katalog koleksi beranotasi Volume 1 No. 1 Tahun 2009

Daftar koleksi Perpustakaan Mahkamah Agung yang diperoleh melalui pembelian, hadiah dan tukar menukar bahan pustaka. Terdapat 252 judul buku dan dilengkapi dengan anotasi.

Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upay…

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di …

Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-9488-16-6

Deskripsi Fisik

xvii, 171 hlm,;il,;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 Tat

Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 69 hlm.;il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 Bim

Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Negeri Belanda: Sistem Kasasi dan Diskusi Tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 146 hlm.:24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306.25 Hog m

Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tahun 2015 ini ada sejumlah capaian yang telah diraih bahkan dapat dikatakan mendahului target yang telah dicapai dalam Cetak Biru pembaruan peradilan.

Proses Penyatuatapan Peradilan Agama

Dengan adanya pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 inilah awal proses penyatuatapan peradilan agama dimulai dan baru benar - benar mulai menyatu sejak keluarnya Kepores Nomor 21 Tahun 2004 Te…