Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di …
Pada tahun 2015 ini ada sejumlah capaian yang telah diraih bahkan dapat dikatakan mendahului target yang telah dicapai dalam Cetak Biru pembaruan peradilan.
Dengan adanya pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 inilah awal proses penyatuatapan peradilan agama dimulai dan baru benar - benar mulai menyatu sejak keluarnya Kepores Nomor 21 Tahun 2004 Te…
Buku Laporan Hasil Penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada pimpinan Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan. Penelitia…
Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bertujuan …
Hukum acara perdata nasional hingga saat ini belum diatur dalam suatu undang-undang. Kaidah kaidah hukum acara perdata masih berantakan, sebagian termuat dalam Hetherziene Indonesisch reglement yan…
Ada banyak ketidakadilan karena hilangnya kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi warga negara. Situasi ini terjadi dalam penerapan Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama. Kajian yang dilakukan …