Peraturan delegasi dari Undang-Undang adalah peraturan yang memuat materi muatan yang oleh Undang-undang diperintahkan untuk diatur dengan peraturan di bawah Undang-Undang di Indonesia dilaksanakan…
Hasil penelitian yang diterbit dalam buku ini adalah penjelasan mengapa UU Omnibus Law sudah selayaknya untuk kita tolak. Analisis kritis terkait proses penyusunan hingga pengesahan, perubahan subs…
Buku yang dikembangkan dan diperbarui dari tesis penulis saat menempuh studi di University of Delhi dengan tajuk "Critical Analysis on the Amendment Procedure Under the Constitution of Indonesia: A…
KUHAP yang disahkan pada 31 Desember 1981 merupakan pencapaian besar bangsa Indonesia pada waktu itu karena berhasil meninggalkan nilai-nilai kolonial. Tetapi dalam konteks hari ini, KUHAP yang tel…
Berisi UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Peradilan Umum, UU tentang Peradilan Khusus, dan Mahakamh Konstitusi. Terdapat di gudang IndoArsip dengan nomor box 10267205
Saat buku ini diterbitkan, UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat diundangkan pada 5 April 2003 silam dan juga dibentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 21 Desember 2004. Buku ini me…
Dalam setiap negara modern juga diharuskan adanya kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Negara Republik Indonesia sebagai negara modern juga memiliki badan Eksekutif, Legislatif dan Yudika…
Milik PSHK Koleksi Tersedia di Gudang Arsip Nomor Box 10267209
Masyarakat perlu memahami berbagai aturan main dalam bidang politik yang telah mengalami banyak perubahan, bahkan perubahan mendasar. Seperti diketahui setelah perubahan UUD 45 oleh MPR di tahun 20…
Di dalam buku ini menjelaskan perkembangan buku sebelumnya Green Constitution : Nuansa Hijau UUD 1945. Perkembangan sejarah yang hadir pada buku ini ditambah dengan pengalama bangsa serta gagasan G…