Politik hukum sistem pemilu : potret keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Politik hukum sistem pemilu : potret keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

Text

Politik hukum sistem pemilu : potret keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

Veri Junaidi - Nama Orang; Khoirunnisa Agustyati - Nama Orang; Ibnu Setyo Hastomo - Nama Orang;

Sistem pemilu disusun atas dasar kepentingan politik pembuatnya. Empat isu krusial antara lain sistem pemilu dan penentuan calon terpilih, ambang batas parlemen, alokasi kursi dan daerah pemilihan, serta metode penghitungan suara.
Pengaturan pembatasan belanja kampanye dan desain untuk memangkas politik biaya tinggi tidak tuntas dibahas. Begitu jugs penataan daerah pemilihan yang ternyata masih "copy paste" aturan lama. Under dan over representation dalam alokasi kursi di dapil DPR RI juga tidak tersentuh selama proses pembahasan UU Pemilu ini.

Terdapat di gudang IndoArsip dengan nomor box 19121821

Ketersediaan

B008239	324.6 Jun P	Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (PSHK)	Tersedia
B007815	324.6 Jun P	Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (STHI Jentera)	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 324.6 Jun p
Penerbit: Jakarta : Tim Peneliti Perludem., 2013
Deskripsi Fisik: xvi; 178 hlm; 21 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-602-18876-1-5
Klasifikasi: 324.6
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Hukum
Politik
Pemilu
Pemilihan Umum
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Politik Hukum Sistem Pemilu

Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar