Text
Kertas Kebijakan: Urgensi Pembentukan Sub Direktorat khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI
Kertas Kebijakan ini disusun sebagai rekomendasi yang didasarkan pada hasil refleksi dan evaluasi advokasi pelanggaran hak-hak buruh yang terus terjadi dan masih lemahnya pearn negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak buruh melalui penegakan hukum pidana. Absennya peran negara dalam melindungi hak buruh tampak di keseharian pergulatan kaum buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan pengusaha/perusahaan nakal.
B015119 | Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain