Text
Kompilasi perundang-undangan direktorat jenderal administrasi hukum umum kementerian hukum dan ham republik Indonesia - jilid 2
III. Direktorat Tata Negara :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.19.11.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pernyataan Penyempaian Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia NOmor M.02-HL.05.06
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Bahan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomro 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
IV. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasioanl
5. Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
7. Undnag-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal
8. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishment The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organizasi Perdagangan Dunia)
9. Undang-Undang Republik IndonesiaNo 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan KOnvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Viena Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol to The Vienna Convention On Diplomatic Relations and Acquisition of Nationality, 1961) Dan Pengesahan KOnvensi WinaMengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963)
| B008303 | 348 Kom Rule (2) | Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (Hukumonline) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain