Text

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia

---

Menurut Hukum Islam, peradilan tidaklah memonopoli segala urusan untuk menyelesaikan persengketaan. Di samping peradilan, ada lagi tradisi, lembaga tahkim, dan musyawarah. Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim sebagai wakil dari kepala negara tidak menghalangi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara kepala negara dengan orang-orang yang mengadukannya.
Dalam musyawarah di antara pihak yang beperkara, hal ini memang merupakan salah satu asas Hukum Acara Peradilan Islam. Hakim harus selalu mengusahakan adanya perdamaian. Dasar hukumnya adalah QS an-Nisa ayat 128.

Terdapat di gudang IndoArsip dengan nomor box 10267205

---

Ketersediaan

B001072

347.01 Lub h

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (Library)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 Lub h

Penerbit

Jakarta : Kencana., 2005

Deskripsi Fisik

xiv, 204 hlm. ; 15 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-3925-04-3

Klasifikasi

347.01

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum Acara Perdata

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar