Text

Sekitar Penguasaan Keadaan Bahaja

---

Organisasi untuk menyelenggarakan penguasaan keadaa bahaya di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960. Dimungkinkan pula adanya pelaksana dan pembantu pelaksana kuada keadaan bahaya ialah Pelaksana/Pembantu Pelaksana Kuasa Darat Sipil, Pelaksana?Pembantu Pelaksana Kuasa Daurat Militer dan Pelaksana/Pembantu Kuasa Perang, tetapi yang tidak mempunyai kewenangan penguasaan keadaan bahaya.
Dalam keadaan darurat sipil atau dalam keeadaan biasa, apabila timbul suatu keadaan yang membutuhkan bantuan militer, dan dimana intensitet keadaan itu belum merupakan alasan yang kuat bagi Presiden untuk menyatakan keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka Penguasa Darurat Sipil atau Gubernur/BUpati Kepala Daerah dapat meminta bantuan militer.

---

Ketersediaan

B000719

343.01 Sut s

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (DSL)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.01 Sut s

Penerbit

Jakarta : Kepala Seksi Sekretariat Staf Penguasa Perang Tertinggi., 1961

Deskripsi Fisik

28 hlm. ; 15 x 20 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

343.01

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi 1 April 1961

Subjek

Militer
Perang

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar