Gaya APA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik ndonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di bali tanggal 12 Oktober 2002. (2002). Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Gaya Chicago

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik ndonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di bali tanggal 12 Oktober 2002. . Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002. Text.

Gaya MLA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik ndonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di bali tanggal 12 Oktober 2002. . Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002. Text.

Gaya Turabian

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik ndonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di bali tanggal 12 Oktober 2002. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002. Print.