Text

Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Djilid II

---

Buku ini membahas :

UDar. ttg. Dewan Nasional

U. ttg. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956

Prn. Pemilihan Kepala Daerah

Prn. umum mengenai gaji, uang jalan, uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah

U.Perimbangan Keuangan 1957

P.P. ttg. dasar-dasar pemilihan dan penggantian Anggota-anggota D.P.D

P.P. ttg. kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D serta Wk. Ketua dan Anggota DPD

PP .ttg. penyerahan pajak Kepala Daerah

PP. ttg. penetapan persentasi dari penerimaan beberapa pajak Negara untuk Daerah

PP.ttg. pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada Daerah

PP. ttg. Panitia Negara Perimbangan Keuangan

UDar. ttg. Pajak Daerah

UDar. ttg. Retribusi Daerah

PP. ttg. menyusun Koordinasi Pemerintahan Sipil

U.ttg. berlakunya Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

U. ttg. berlakunya perundang-undangan mengenai pelbagai jenis pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan RI

U. ttg. penggantian pajak bumi dengan pajak pendapatan 1944

Ord. Pajak Rumah tangga 1908

Prn. Menteri Keuangan ttg. pelaksanaan Ord. Pajak Rumah tangga 1908

Ord. Pajak kendaraan bermotor 1934

Ord. Verponding 1928

U. No. 33 th. 1953 ttg. pemungutan pajak verponding utk. tahun-tahun 1953.db

U. No.7 th.1952 ttg. perubahan/tambahan dl. Ord. Verponding 1928

Ord. Pajak Jalan 1942

U. Pajak Kopra bagi bekas Negara Indonesia Timur

Ord. Pajak Potong 1936

U. pajak Pembangunan I

Ord. Pajak Verponding Indonesia

U. Pajak Radio

Prn. Menteri Keuangan ttg. penyelesaian pengurangan denda Rp.100 atas pajak radio jg. terutang

U. Pajak Penjualan

Ord. Pajak Pendapatan 1944

Kep. Menteri Keuangan ttg. pelaksanaan P. 29a Ord. Pajak pendapatan 1944

Aturan untuk mencegah pajak rangkap

U.ttg. pembebasan bea-meterai,pajak pendapatan dan pajak perseroan

Ord. Pajak Upah

Aturan Pelaksanaan p. 19 ayat (3) Ord. Pajak Upah

Aturan untuk mendapatkan perdamaian sebagai dimaksud dl. p. 53 Ord. Pajak Upah

Prn. penyelenggara Ord.pajak upah

Aturan Pelaksanaan p. 29 ayat (3) Ord. Pajak Upah

Aturan Pembayaran Pajak Upah

Prn. ttg. penanggungan pajak pendapatan dan pajak upah bagi peg. Negeri oleh Negara

Ord. Pajak Kekayaan 1932

Stbl. 1932 No.579 ttg. pelaksanaan p. 55 aj. 2 Ord. Pajak Kekayaan

Ord. Pajak Perseroan 1925 beserta UDar. No. 11/1952 jo. U. No. 1/1954

UDar. Pajak Bangsa Asing 1957

Prn. Majelis Pertimbangan Pajak (Stbl. 1927 No. 29)

Prn. uang vakasi utk. Majelis Pertimbangan Pajak

Prn. kekuasaan mengeluarkan surat paksa mengenai pajak

UDar. ttg. penagihan pajak Negara dg. surat paksa

Penunjukan penguasa-penguasa utk. mengeluarkan surat paksa mengenai pajak

Penunjukan jurusita-jurusita utk. menjalankan surat paksa

Prn. premi Jawatan Pajak utk. pemungutan pajak

Catatan mengenai lain-lain peraturan ttg. pajak

U. penagihan penghasilan lebih yang terutang

Prn. Kadaluwarsaan tagihan-tagihan pajak

Ord. Bea Warisan 1901 (Successie-ordonnantie 1901)

U. Perbendaharaan (I.C.W)

Catatan-Catatan singkat mengenai perbendaharaa Negara RI

U. ttg. mengubah ICW dan IBW

Srt. edaran Kem. Keuangan tgl. 20-10-1953 No. 248372/G.T ttg. Penyelenggaraan pembukuan

Srt. edaran idem 9-12-1953 No. 292429/G.T ttg penyelenggaraan tata pembukuan anggaran

Srt. edaran idem 9-1-1954 No. 1811/G.T ttg pemberitahuan perihal kerugian Negara

Srt. edaran D.P.K tgl. 6-1-1953 No. B 52/53 ttg.pertanggungjawaban perbendaharaaan dan pengurusan keuangan

Kep.Pres. No.130 th. 1953 mengenai perubahan Bb. 10773 tentang instruksi bagi para pegawai yang ditugaskan mengontrol kas

Prn. pemeriksaan kas bendaharawan

Penghentian pemberian persekot-persekot

Prn. tata-usaha keuangan Swatantra

Prn. penghapusan (afschrijving) uang yang dicuri,digelapkan atau hilang, dari perhitungan bendaharawan

Prn. penghapusan barang-barang karena busuk dsb.

U. ttg. pemasukan dan berlakunya anggaran Belanja Negara

U. Perusahaan Indonesia ( I.B.W)

Prn. pelaksanaan perhitungan (regularisasi)

Besluit Verrekenverkeer overheidsadministratie

Prosedur pembelian barang-barang Pemerintah

Petunjuk-petunjuk mengenai tugas dan kewajiban masing-masing instansi yang berhubungan dengan pekerjaan urusan lelang

Prn. lelang (Vendureglement)

Aturan pemungutan bea lelang (Regeling v/d heffing v/h vendusalaris)

Penetapan aturan termaksud dl. pasal 26 Vendureglement

Vendu-Instructie dan kep. Menteri Keuangan tgl. 22-5-1951 No. 120012/L ttg. prurugi

Pengawasan atas pemindahan atau pemakaian hak-hak atas barang tetap yang bertakluk pada hukum Eropa serta keputusan-keputusan Menteri Kehakiman

Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat

Perubahan Vortenlandse Grondhuur reglement

Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan

Pembatasan hubungan Indonesia-Nederland

Aturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan

Prn. pelaksanaan U. No.28 dan 29/1956 ttg. pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan

Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi

Aturan dan Tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan Konsensi

U. ttg. perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsensi guna perusahaan kebun besar

Srt. edaran Menteri Agraria ttg. tanah-tanah milik Indonesia (tanah jasan) yang tidak diketahui siapa dan/atau dimana pemiliknya

Prn. ttg. penguasaan tanah-tanah Negara

U. ttg. pengembalian beberapa bidang tanah partikelir dl. wilayah Kotapraja Jakarta Raya menjadi tanah Negara

U. penghapusan tanah-tanah partikelir

Prn.Pelaksanaan U. penghapusan tanah-tanah partikelir

U. peralihan tugas dan wewenang agrarian

Ord. Balik-nama

Ord. tariff biaya balik nama

Ord. Bea Balik Nama

Ord. perlengkapan darurat balik nama

Lingkungan pekerjaan Jawatan Pendaftran Tanah

Instruksi Ahli ukur

Memperlihatkan dan membuat serta memberikan kutipan dari peta dan buku pendaftaran tanah dengan percuma

Wewenang para pegawai dan pekerja pada Jawatan-jawatan Geografi dan Pendaftaran Tanah untuk memasuki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka diatas pekarangan-pekarangan partikelir

Pembentukan Panitia-panitia Kerja Likwidasi Tanah Partikelir

---

Ketersediaan

B003322

348.598 Him

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (DSL)

Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-07-31)

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Him

Penerbit

: Kementerian Penerangan RI.,

Deskripsi Fisik

LI, 878 hal

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

348.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Djilid II

Subjek

Undang-undang

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar