Text
Kajian tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Kebijakan hukum meratifikasi konvensi internasional mengandung konsekuensi bahwa secara yuridis formal konvensi tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan berbagai tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah, hal yang tidak kalah penting dipikirkan adalah sejauhmana konevsi yang telah diratifikasi bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
| B003051 | 345.01 Par k | Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev | Tersedia |
| B015437 | 345.01 Par k | Perpustakaan LeIP | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain