Text

Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

---

Proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi tentu dengan mudah dituding sarat politik ketika peran Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik terlalu dominan. Meskipun peran itu berdasarkan pasal-pasal konstitusi, namun tidak berarti menutup potensi dirancangnya mekanisme baru dalam seleksi hakim agung dan hakim konstitusi. UUD 1945 menghendaki bahwa dalam seleksi hakim agung dilakukan Komisi Yudisial (KY) dan dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun peran DPR masih dominan untuk menolak figur-figur terbaik dapat terpilih. Lebih buruk dalam proses seleksi Hakim Konstitusi, ketiga lembaga pengaju (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) dapat mengubah mekanisme seleksi sesuai dengan kehendak politik dominan ketika proses seleksi berlangsung.

---

Ketersediaan

B016008

347.03 Ams p

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (LeIP Malabar)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

Seri 1

No. Panggil

347.03 Ams p

Penerbit

Jakarta : Rajawali Pers., 2016

Deskripsi Fisik

xvi, 524 hlm,;il,;23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-769-972-7

Klasifikasi

347.03

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

Hakim
Hakim konstitusi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar