IV. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat : 30. Preaturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 20074 Tentang Investasi Pemerintah 31. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun …
IV. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat : 10. Pereaturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2008 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas 11. Salinan Peraturan Menteri…
III. Direktorat Tata Negara : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 3. Peraturan Me…
Dispute Between Indonesia and Malaysia on the Sovereignty Over Sipadan and Ligitan Islands / Hasjim Djalal, hal. 8 Akankah Indonesia Kehilangan Pulau? Belajar dari Kasus Sipadanligitan, Pulau Be…
Tujuan Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Perempuan adalah untuk dapat : "Secara terencana dan konsisten melaksanakan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, serta penegakan hak asasi manusia(H…
Reformasi Konstitusi dari Aspek Lembaga Negara / Heru Susetyo Civic Education Langkah Berikut Setelah Perubahan UUD RI Tahun 1945 / Andi Subri Reformasi Konstitusi : Perspektif Kekuasaan Kehakima…