Equality Before The Law untuk Kepala Daerah / Hwian Christianto , hal 6 MK Nyatakan BP Migas Inkonstitusional , hal 8 Ancaman Kriminalisasi Hakim dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak / Nur Rosi…
Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi / Fajar Laksono Soeroso Idoelogi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitui…
Menghilangkan Kolusi Birokrasi / Wiwin Suwandi , hal 6 Penyidikan Kepala Daerah Tidak Perlu Izin Presiden . hal 8 Usia Pensiun Panitera MK 62 Tahun , hal 12 Syarat Hakim Konstitusi Harus Berijaz…
Pentingnya KPKP Ambil ALih Peyidikan / Marwan Mas , hal 6 KPK Berwenang Ambil Alih Penyidikan Korupsi , hal 8 NK : Aturan Ukuran Rumah Minimal 36 M2 Inkonstitusional , hal 15 Pesangon PHK Daluwa…
Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 / Taufiqurrohman Syahuri Ideologi Welfare State Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang / Marilang Implikasi Putusan Mah…
Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourching / Ahmad Fadil Sumadi Ultra Petita dalam Pengujian Undang - Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional / Ibnu Sina Chandranegara Makna Pasa…
Politik Pembangunan Hukum Nasional / Satya Arianto Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna / Mohammad Fajrul Falaakh Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan / Machmud …