Buku ini berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh KPPOD dan FCO mengenai pelayanan ijin usaha di Provinsi DKI, bagaimana implementasi perda dalam proses kewenangan pembuatan ijin usaha.
Buku ini merupakan lampiran 2 (dua) sebagai lampiran tak terpisahkan dari buku "Implementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam pengalaman Empirik Orang Asli Papua (Laporan Hasil Evaluasi O…
Instrumen Non-Upah sebagai Jalan Lain Peningkatan Kesejahteraan Buruh: Potret Lemahnya Komitmen Kebijakan Pemda/ Boedi Rheza, hal. 3 Review Regulasi: Perda Kab. Pasuruan No. 22 Tahun 2012 tentan…
Bayang Suram Swasembada Pangan, hal. 12 Bentuk Panja Impor Pangan Kartel Menghadang, DPR Meradang, hal. 15 Dugaan Spekulan Daging Perlu Koordinasi Antar Instansi Pemerintah, hal. 18 Pemeri…
Buku ini berisi tentang : - Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Papua - Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus - Hubungan Kelembagaan Antara DPRP, MRP dan Gube…
Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah Buku ini membahas : 1. Pidato-radio Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 2. Uraian Departemen Penerangan tentang Penetapan Presi…
Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam pelaksanaannya, UU No. 22 Tahun 1999 te…
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, ya…