Disertasi dengan judul: "Fungsi Kejaksaan Mewujudkan Hakikat Restorative Justice pada Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan" pada pokoknya berisi uraian tentang penyelesaian perkara pidana…
Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah misalnya: "Apakah sebenarnya yang tercakup salam konsep kebudayaan itu?" Banyak orang mengartikan konsep itu dalam arti yang terbatas, ialah pikira…
Buku ini sebagai refleksi pemikiran yang komprehensif mengenai sistem pemerintahan dan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini memperlihatkan sikap konsistensi dan keteguhan dalam memperjuangkan demo…
Dengan adanya pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 inilah awal proses penyatuatapan peradilan agama dimulai dan baru benar - benar mulai menyatu sejak keluarnya Kepores Nomor 21 Tahun 2004 Te…
Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bertujuan …
Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek pentnung lainnya dan tidak sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Buku ini mengemukakakn urgensi yang lain mengenai …
Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena…
Beberapa bagian dari buku ini pernah diterbitkan sebagai buah dari penataran Un Administrative Jurisdiction Coorporation non legal matters, Indonesia-Nederland, sebagian lainnya merupakan tesis pen…
Buku ini berisi pemahaman tentang bagaiman teori dan teknis mengetahui dan menangani suatu perkara perdata yang berlangsung sejak dari pengadilan tingkat satu (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tinggi…
Dwi Putri Cahyati menghadirkan suatu karya yang menyajikan pembahasan tentang Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara. Membahas secara analitis kehadiran UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedu…