Text
Pedoman Menangani Perkara Kepailitan
Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU Kepailitan dan PKPU). UU Kepailitan dan PKPU ini menggantikan satu teks utuh dari Faillisements Verdonind Stb 1905 No.217 jo Stb 1906 No.348, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan (Fasiliment Verdoning), yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan UU No.4 Tahun 1998 ( UU Kepailitan)
Sejak diberlakukannya UU Kepailitan hingga penghujung tahun 2002, dapat dikatakan masih banyak kontroversi yang muncul dari pelaksanaanny.Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang seragam mengenai ketentuan hukum Materiil yang bersumber pada kitab UU Hukum Perdata dan hukum acara yang masih menggunakan HIR, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU MA dan UU Kepailitan
B000924 | 346.078 Mul p | Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (Library) | Tersedia |
B000938 | 346.078 Mul p | Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (Library) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain