Text
Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Pertanahan Dan PPAT Tahun 2009 - 2011
Buku ini berisi tentang :
Undang - Undang RI:
UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah RI:
PP NO. 4 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri
PP No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
PP No. 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
PP No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
PP No. 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
PP No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
PP No. 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
PP No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Presiden RI:
Perpres No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura
Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Perpres No. 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
Keputusan Presiden RI:
Keppres No. 24 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Keppres No. 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara
Keppres No. 12 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta
Intruksi Presiden RI:
Inpres No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Keputusan Menteri Keuangan RI:
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 61/KM.6/2009(Tanggal 28 Mei 2009) Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri keuangan No. 36/KM.6/2009 tentang Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina
Surat Edaran No. S-71/MK.2/2009(Tanggal 25 Februari 2009)Perihal Pengelolaan Blangko Akta PPAT
Surat Edaran No. 569-170-Settama(Tanggal 20 Februari 2009)Perihal Pengelolaan Blangko Akta PPAT
Surat Edaran No. 446/3.4-100/II/2010 (8 Februari 2010) Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010
Surat Edaran No. 462/7.1-100/II/2010 (10 Februari 2010) Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Masyarakat
Surat Edaran No. 463/7.1-100/II/2010 (10 Februari 2010) Perihal Penyampaian Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010
Syrat Edaran No. 464/7.1-100/II/2010 (10 Februari 2010) Perihal Penyampaian Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional:
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2009 (Tanggal 11 mei 2009) Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional RI
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 23 Tahun 2009 (Tanggal 26 Oktober 2009) Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 (25 Januari 2010) Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2010 (28 Januari 2010) Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2010 (28 Janusri 2010) Tentang Loket Pelayanan Pertanahan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 (1 Februari 2010) Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2010 (21 September 2010) Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di LIngkungan Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011 (4 Februari 2011) Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 (4 Februari 2011) Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 (4 Februari 2011) Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2011 (14 Juli 2011) Tentang Tata Cara Pendaya Gunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
Surat Keputusan Bersama:
Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 593-32 2010 /SKB/I/2010 (29 Januari 2010) Tentang Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Daerah
Surat Keputusan Bersama Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No. M.HH-8-HM.03.02 Tahun 2010. No. 6.SKB/XII/2010 (3 Desember 2010) Tentang Pensertifikatan dan Penanganan Sengketa, Serta Konflik Tanah Aset Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Surat Keputusan Bersama Antara Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8/SKB/M/2010. No. 7/SKB/XII/2010 (30 Desember 2010) Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah
Surat Keputusan Bersama Antara Kementerian Pendidikan Nasional RI dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 16/XII/KB/2010. No. 8/SKB/XII/2010 (30 Desember 2010) Tentang Pensertifikatan Tanah Kementerian Pendidikan Nasional
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain