Image of Pembahasan Undang-undang 1965 No.18 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Text

Pembahasan Undang-undang 1965 No.18 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah



Pertumbuhan pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia memasuki babak baru ketika pada 5 Djuli 1959 ditetapkan Keputusan Presiden 1959 No. 150 yang berisi sebuah dekrit tentang pembubaran Konstituante, pembatalan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945.
Dalam UUD 1945 terdapat sebuah pasal tentang pemerintahan daerah yang berbunyi: "Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Di dalam buku ini akan memberikan penjelasan dari pasal tersebut, yakni pasal 18 yang tercantum dalam UUD 1945.


Ketersediaan

B000634352.091 Gie pPerpustakaan Hukum Daniel S. Lev (DSL)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
352.091 Gie p
Penerbit Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
54 hlm. ; 15 x 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352.091
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this