Image of Himpunan Undang-Undang, Peraturan, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1950

Text

Himpunan Undang-Undang, Peraturan, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1950



Buku ini berisi :

UNDANG-UNDANG

1.UU 1950 No. 1 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

2.UU 1950 No.2 tentang pembentukan propinsi Jawa Timur

3.UU 1950 No.3 tentang pembentukan daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

4.UU 1950 No.4 tentang Dasar-Dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah

5.UU 1950 No.5 tentang mengadakan perubahan dalam UU 1948 No.13 dan aturan pelaksanaanya

6.UU 1950 No.6 tentang tarif pajak potong untuk tahun 1950

7.UU 1950 No.7 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dimaksudkan dalam UU 1948 No.22

8.UU 1950 No.8 tentang mengadakan perubahan dalam Peraturan Pengganti UU 1950 No.1 dari hal berlakunya peraturan-peraturan yang menggabungkan pada RI

9.UU 1950 No.9 tentang penetapan tarif pajak pendapatan untuk tahun 1950

10.UU 1950 No. 10 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah

11.UU 1950 No.11 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat

12.UU 1950 No.12 tentang Pemerintahan daerah kabupaten di Jawa Timur

13.UU 1950 No.13 tentang Pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

14.UU 1950 No.14 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat

15.UU 1950 No.15 tentang pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta

16.UU 1950 No.16 tentang pembentukan Daerah kota Besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur /Tengah /barat dan daerah Istimewa Yogyakarta

17.UU 1950 No. 17 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat

18.UU 1950 No.18 tentang mengadakan perubahan dalam UU 1950 No.2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa timur

19.UU 1950 No.19 tentang mengadakan perubahan dalam UU 1950 no.3 dari hal pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta

20.UU 1950 No.20 tentang pengesahan Piagam Persetujuan RI dan RIS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

1.PP Pengganti UU 1950 No.1 tentang menetapkan peraturan-peraturan mana yang berlaku untuk daerah-daerah yang menggabungkan pada RI

2.PP Pengganti UU 1950 No.2 tentang pembentukan Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Pemerintahan

3.PP Pengganti UU 1950 No.3 tentang pembentukan propinsi Sumatera Selatan

4.PP Pengganti UU 1950 No.4 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah

5.PP Pengganti UU 1950 No.5 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara

6.PP Pengganti UU 1950 No.6 tentang pajak dalam daerah Pulihan

PERATURAN PEMERINTAH

1.PP 1950 No.1 tentang penetapan tanggal mulai berlakunya Peraturan Uang tunggu termaksud dalam PP 1949 No.10

2.PP 1950 No.2 tentang Hal menaikkan Gaji Pegawai Negeri RI dengan 75 %

3.PP 1950 No.3 tentang pemberian uang pemulihan kepada pegawai RI

4.PP 1950 No.4 tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak pegawai negeri

5.PP 1950 No.5 tentang Penunjukkan Mr.Sumanang dan Mr.Teuku Mohamad Hasan menjadi anggota Senat sebagai wakil Republuk Indonesia

6. PP 1950 No.6 tentang masuknya jawatan-jawatan yang dulu masuk lingkungan Kementrian Kemakmuran kedalam Kementerian Pertanian dan Kementrian Perdagangan dan Perindustrian

7. PP 1950 No.7 tentang penghapusan Komisariat Pemerintahan pusat di Sumatra

8. PP 1950 No.8 tentang lapang pekerjaan Kementrian

9.PP 1950 No.9 tentang penyelenggaraan UU 1948 no.27 dari hal Dewan Perwakilan Rakyat

10.PP 1950 No. 10 tentang pembentukan DPR Daerah Sementara dan Dewan pemerintahannya

11.PP 1950 No.11 tentang menaikkan gaji pegawai dengan 50 % dan pemberian tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga

12.PP 1950 No.12 tentang mengadakan perubahan dalam PP 1948 No.7

13.PP 1950 No.13 tentang penerapan lamanya waktu kerja bagi buruh

14.PP 1950 No.14 tentang pemberhentian untuk sementara waktu

15.PP 1950 No.15 tentang kedudukan pegawai negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya

16.PP 1950 No.16 tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegewai negeri

17.PP 1950 No.17 tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pengkat

18.PP 1950 No.18 tentang hukuman jabatan

19.PP 1950 No.19 tentang pencabutan PP 1949 no.16 dari hal susunan dan lapang pekerjaan
Kementrian Perhubungan

20.PP 1950 No.20 tentang Pembelian mobil untuk menjalankan kewajiban

21.PP 1950 No.21 tentang perhitungan masa kerja dalam Pemerintahan Republik Indonesia untuk perhintungan pensiun

22.PP 1950 No.22 tentang pemberian tunjangan kepada bekas Presiden/Menteri/Anggota Badan pekerja

23.PP 1950 No.23 tentang pemberian tunjangan istimewa kepada janda dan anak pegawai negeri yang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa

24.PP 1950 No.24 tentang pemberian tunjangan kemahalan (keluarga)kepada penerima pensiun atau tunjangan

25.PP 1950 No.25 tentang pembentukan Dewan Transmigrasi

26.PP 1950 No.26 tentang Parindar dan P.I.R di jadikan partai yang boleh menempatkan wakilnya pada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

27.PP 1950 No.27 tentang mengadakan perubahan dalam PP 1950 No.11 dari hal pemberian tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga

28.PP 1950 No.28 tentang ongkos perjalanan untuk bekas Menteri dan bekas pegawai yang hendak pindah dari ibu kota RI ke suatu tempat mereka akan tinggal tetap

29.PP 1950 No.29 tentang pemberian ongkos perjalanan anggota Badan Pekerja dan Dewan Pertimbangan Agung

30.PP 1950 No.30 tentang mengubah susunan Universitas Gajah Mada

31.PP 1950 No.31 tentang penetapan mulai berlakunya UU no.2,3,10 dan 11 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Timur) Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

32.PP 1950 No.32 tentang penetapan mulai berlakunya UU no.12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

33.PP 1950 No.33 tentang uang sewa gedung-gedung partikelir yang dipakai oleh Pemerintah Sipil

34.PP 1950 No.34 tentang pembentukan Perguruan Tinggi Islam

35.PP 1950 No.35 tentang Sumpah dan janji anggota Dewan Pemerintah Daerah

36.PP 1950 No.36 tentang penyelenggaraan UU 1950 No.7 dari hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

37.PP 1950 No.37 tentang Universitas Gajah Mada

38.PP 1950 No.38 tentang pemindahan kekuasaan Presiden kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau Gubernur

39.PP 1950 No.39 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahnnya

40.PP 1950 No.40 tentang mengadakan dalam PP 1949 No.35 dari hal pemberian pensiun atau tunjangan kepada janda dan anak-anak pegawai negeri yang meningggal

41.PP 1950 No.41 tentang ijazah guru sekolah lanjutan


Ketersediaan

B003308348.598 Koe hPerpustakaan Hukum Daniel S. Lev (DSL)Tersedia
B009376348.598 Koe hTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 Koe h
Penerbit S.K. Seno : .,
Deskripsi Fisik
459 hal
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
348.598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this