Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di …
Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adany…
Untuk memahami makna dan kriteria diskresi keputusan dalam kajian ini, seyogyanya perlu adanya penelusuran terhadap konsep dasar diskresi keputusan yang berkembang di Indonesia, oleh karenanya penu…
Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena…
Pengujian peraturan perundang - undangan di bawah UU diatur dalam UU MA. Amanat Pasal 24A ayat (5) UUDN RI Tahun 1945 dijabarkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah duaka…